Dampak Otonomi Daerah

Dampak Otonomi Daerah

 

Otonomi daerah telah melahirkan begitu banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak otonomi daerah sangat luas, tidak hanya sekedar menciptakan perubahan pada aspek pemerintahan tetapi perubahan pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial, budaya, ekonomi dan politik.

 

Dampak otonomi daerah yang luas tersebut timbul karena otonomi daerah pada dasarnya memiliki makna strategis yang berkaitan erat dengan tata kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Secara konseptual, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya demokratisasi di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi, prakarsa dan kreativitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.

 

Secara faktual, konsepsi otonomi daerah sejak dilaksanakan pada tahun 1999 hingga saat ini telah melahirkan berbagai perubahan, diantara sekian banyak dampak  otonomi daerah terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut, ada dampak otonomi daerah yang dinilai positif tetapi tidak sedikit pula dampak otonomi daerah yang dinilai negatif.

 

Dampak Otonomi Daerah Secara Umum

Terdapat begitu banyak harapan yang ideal dibalik penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu dampak otonomi daerah yang diharapkan adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kemajuan pembangunan di seluruh daerah secara merata. Secara empiris, negara-negara yang sukses dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi telah membuktikan hal tersebut. Namun, bukti empiris juga menunjukkan bahwa di negara-negara yang gagal, penyelenggaraan kebijakan desentralisasi justru mengganggu sektor pelayanan publik dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan politik.

 

Dalam pidato pengukuhan Prof. Wihana Kirana Jaya, Msoc.Sc., Ph.D. sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (2010), disebutkan bahwa sejumlah studi yang dilakukan terhadap negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi telah mendorong terciptanya akuntabilitas anggaran, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta memungkinkan terjadinya kontrol yang kuat dari para elit politik di tingkat lokal (daerah).

 

Dari hasil survey yang dilaksanakan oleh PERC (political and economy risk consultancy) pada tahun 2010, disebutkan bahwa dari 16 negara yang berada di Asia Pacific, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Diantara 7 negara ASEAN, Singapura dan Malaysia berada pada urutan pertama negara yang tingkat korupsinya terendah, yakni hanya sekitar 1,07 persen. Selanjutnya disusul oleh Filipina dengan tingkat korupsi sekitar 7 persen, Vietnam sekitar 7,11 persen, lalu Kamboja sekitar 7,25 persen dan Thailand dengan tingkat korupsi sekitar 7,11 persen. Indonesia masih berada di urutan terakhir dengan skor, 8,32 persen.

 

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat besar dan signifikan disemua aspek pemerintahan dengan cepat. Hal ini menimbulkan dampak otonomi daerah yang negatif karena tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh pihak yang akan berperan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, serta tidak didahului dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik itu berupa sarana dan prasarana fisik maupun regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif.

 

Perubahan tata kelembagaan di era otonomi daerah sedikit banyak telah menimbulkan ketidakjelasan atau mengaburkan antara lembaga yang memberikan kewenangan dan lembaga yang menerima kewenangan atau yang mewakili. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antar lembaga-lembaga yang ada dan berpotensi menghambat penyelenggaraan good governance atau tata kelola yang baik.

 

Pada gilirannya, berbagai kekurangan tersebut menimbulkan dampak otonomi daerah yang negatif dalam penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. ICW (Indonesia Cooruption Watch) pada semester pertama tahun 2010, merilis data yang menunjukkan bahwa salah satu penyumbang kerugian negara adalah korupsi keuangan daerah. Korupsi yang terjadi di daerah tersebut, terutama dilakukan oleh oknum DPRD dan Kepala Daerah.

 

Dampak-Otonomi-Daerah

 

Hingga tahun 2010, dari 435 laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekitar 24 persen diantaranya disclaimer atau BPK tidak memberikan pendapat. 72 persen dinilai wajar dengan pengecualian dan hanya 4 persen dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai wajar tanpa pengecualian. Penyebab dari tingginya angka ketidakwajaran atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah rendahnya akuntabilitas, penyimpangan anggaran daerah, rendahnya daya serap anggaran dan rendahnya disiplin atas pengelolaan anggaran.

 

Dampak otonomi daerah lainnya adalah terkait dengan rendahnya kemampuan daerah dalam menyusun regulasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Orientasi daerah yang menginginkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peraturan daerah untuk menambah anggaran pembangunan di daerah ternyata berpotensi menjadi boomerang yang justru mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, penyusunan regulasi yang tidak sesuai dengan teknik legal drafting juga pada akhirnya berpotensi membuat peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan sejumlah peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dampak otonomi daerah sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah masih bersifat umum dan hanya sebagian kecil saja. Kami akan coba untuk menguraikan dampak otonomi daerah secara lebih spesifik pada artikel-artikel kami yang selanjutnya. Demikian semoga dapat menjadi bahan diskusi yang berguna bagi anda.


- dampak negatif dan positif otonomi daerah - - Dampak negatif otonomi daerah - - dampak positif dan negatif otonomi daerah - - pengaruh pembangunan ekonomi terhadap otonomi daerah -

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Dampak Otonomi Daerah"