Desentralisasi

Desentralisasi

 

Desentralisasi dan otonomi daerah kadang menjadi hal yang sulit dibedakan. Pengertiannya sering dicampurbaurkan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami bermaksud menguraikan beberapa hal terkait dengan konsep desentralisasi.

 

Otonomi Daerah dalam Desentralisasi

Dilihat dari kacamata kebijakan dan administrasi, desentralisasi dapat diartikan sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintah. Pengertian tersebut adalah pengertian yang diberikan oleh Rondinelli dan Cheema.

 

Pengertian yang diberikan oleh Rondinelli dan Cheema tersebut, sejalan dengan pengertian mengenai desentralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Dari sudut pandang yang lain, Hendratno mengemukakan bahwa istilah otonomi daerah dan desentralisasi memiliki perbedaan kecenderungan. Istilah otonomi daerah cenderung bermain dalam aspek politik kekuasaan negara sedangkan istilah deseentralisasi cenderung berada dalam wilayah administrasi negara. Namun kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Oleh karena otonomi daerah di Indonesia dapat terselenggara karena adanya kebijakan desentralisaasi dan konsep otonomi daerah itu sendiri merupakan aktualisasi dari adanya kebijakan desentralissi tersebut.

 

Desentralisasi

 

Otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak setiap daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan desentralisai pada hakikatnya adalah pendelegasian kewenangan. Dengan demikian, otonomi daerah tidak mungkin terselenggara tanpa adanya desentraliisasi dan desentralisaasi di Indonesia hanya dapat diaktualkan melalui penyelenggaraan otonomi daerah.

 

Terdapat begitu banyak teori yang mengupas perihal deesentralisasi. Pada artikel yang selanjutnya kami akan menguraikan lebih dalam lagi mengenai pengertian desentralisasi dan implikasinya dalam praktek penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Demikian, uraian singkat dari kami mengenai otonomi daerah dalam desentralisasi, semoga dapat menjadi bahan yang berguna bagi anda.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Desentralisasi"