Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah

 

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu  dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

 

Artikel ini dimaksudkan untuk mengurai sedikit dari sekian banyak hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

 

Konsepsi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber kuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini  terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain : faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang akan mendukung pelaksanaan pogram dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah.

 

Tantangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun dalam realitasnya gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya.

 

Pelaksanaan  otonomi daerah di Indonesia dimulai segera setelah angin sejuk reformasi berhembus di Indonesia. Masih dalam suasana euphoria reformasi dan dalam situasi dimana krisis ekonomi sedang mencekik tingkat kesejahteraan rakyat, Negara Indonesia membuat suatu keputusan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di Judicial Review dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Judicial review ini dilakukan setelah timbulnya berbagai kritik dan tanggapan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Judicial review tersebut dilaksanakan dengan mendasarkannya pada logika hukum.

 

Pada gilirannya, pemerintahan daerah berhadapan dengan keadaan dimana mereka harus memahami peraturan perundang-undangan hasil judicial review. Tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di Kab/Kota di Indonesia menjadi kehilangan maknanya. Hal ini merupakan persoalan hukum yang sering terjadi dimana peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat sehingga kehilangan nilai sosialnya dan tidak dapat dilaksanakan. Wacana ini pernah ditulis oleh Hikmahanto Yuwono dan dimuat  di harian Kompas pada tahun 2002.

 

 Pelaksanaan-Otonomi-Daerah

 

Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong lahirnya banyak perubahan di Indonesia. Namun hal itu tidak berarti bahwa mereka yang berperan siap dengan kondisi yang akan mereka hadapi. Diserahkannya kewenangan untuk mengelola potensi daerah kepada pemerintah daerah tidak berarti bahwa daerah bisa secara massif berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang disisi lain justru berpotensi mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Demikian pula bahwa perencanaan pembangunan di daerah mesti didasarkan pada analisa yang obyektif bukan sekedar ambisi kepala daerah dan harrus secara bijak memperhatikan kepentingan masyarakat kecil. Belakangan ini kita sangat sering menyaksikan bagaimana para pedagang kecil yang harus disejahterakan melalui pelaksanaan otonomi daerah justru menjadi korban penggusuran.

 

Penutup

Masih sangat banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Banyak masalah yang timbul dalam realitas namun tidak sedikit pula kemajuan yang telah dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

    Share This Post !

Advertisement

65 Responses to “Pelaksanaan Otonomi Daerah”

  1. Devina

    May 20. 2014

    daerah mana saja ya yang sudah menerapkan otonomi daerah? Terimakasih :)

    Reply to this comment
    • otonomia

      May 22. 2014

      Semua daerah di Indonesia karena negara kita sudah menerapkan otonomi daerah sejak tahun 1999. Skrg ini semua daerah di Indonesia sudah disebut dengan daerah otonom.

      Reply to this comment
  2. Ella Kartika

    Sep 23. 2014

    daerah mana yang kesejahteraan penduduknya masih dibawah rata rata dan bagus untuk diteliti pelaksanaan otonomi daerahnya?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Sep 27. 2014

      Daerah manapun sebenarnya baik untuk diteliti, asal jangan daerah yang baru saja dimekarkan. Karena agak sulit menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di daerah otonom baru.

      Reply to this comment
  3. melany

    Nov 03. 2014

    siapa sajakah yg melaksanakan otonomi daerah?????? thanks

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 04. 2014

      Siapa yang melaksanakan Otonomi Daerah? :D
      Otonomi Daerah itu berkaitan dengan seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. UU Otonomi Daerah mengatur hubungan antara pusat dan daerah dan Daerah dengan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Tapi secara spesifik, bisa dikatakan bahwa pelaksana otonomi daerah di daerah (prov/kab/kota) adalah Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah (Bupati/Gubernur) bersama dengan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah dan DPRD serta pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD). Selain itu, adapula organisasi atau kelompok, tokoh, atau lembaga masyarakat lainnya yang dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

      Reply to this comment
  4. Alwi

    Nov 08. 2014

    Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah implementasi otonomi daerah?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 09. 2014

      Masalah dalam implementasi otonomi daerah sangat kompleks. Kita sudah mengubah Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah bberapa kali. Mungkin yang paling bijak adalah “EVALUASI TIADA HENTI”. Otonomi daerah di Indonesia, sepertinya masih mencari bentuk yang paling pas untuk kondisi ke-Indonesia-an. Perkembangannya harus dievaluasi terus menerus. Hasil evaluasi perlu dijawab dengan solusi, dan solusi tersebut perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

      Reply to this comment
  5. eva aina

    Nov 09. 2014

    bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 09. 2014

      Saat ini ada perkembangan baru, tanggal 30 September 2014 telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 2 Oktober disahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini sedang diajukan RUU Penetapan Perpu tersebut sebagai UU untuk dibahas di DPR RI. Anda dapat download Rancangan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasan dan naskah akademiknya disini Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru.
      File Naskah UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 juga akan segera kami posting. Silahkan berkunjung kembali nanti atau masukkan e-mail anda pada form berlangganan di bawah artikel agar setiap artikel terbaru dapat kami kirimkan kepada anda. Gratis koq :)

      Reply to this comment
  6. eva aina

    Nov 10. 2014

    apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?

    Reply to this comment
  7. eva aina

    Nov 10. 2014

    mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?

    Reply to this comment
  8. eva aina

    Nov 10. 2014

    mengapa saat ini banyak kepaladaerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? apa penyebabnya? thanks

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 11. 2014

      Pertanyaannya banyak banget ya? Bisa jadi satu makalah. Heheheh. Pertanyaan diatas dirangkum disini aja ya,.

      Mau tidak mau masyarakat harus mengikuti ketentuan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena otoda diatur dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Otoda diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (masyarakat dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan). Sehingga partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah (Baca: Tujuan Otonomi Daerah). Contoh partisipasi masyarakat dalam otoda adalah : mengikuti pelaksanaan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yakni forum untuk menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jadi apabila masyarakat tidak berpartisipasi, maka akan lahir program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

      Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, termasuk membuat peraturan hukum (peraturan daerah atau peraturan bupati). Selain itu, dialokasikan anggaran (selain dari Pendapatan Asli Daerah) melalui Dana Perimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun salah satu prinsip otoda adalah otonomi yang bertanggung jawab, namun kewenangan yang besar juga berpotensi untuk disalahgunakan sehingga terjadi KKN. Jadi faktor yang menyebabkan korupsi dan penyimpangan dalam otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang besar yang dimiliki oleh pejabat. Selain itu, dapat pula disebabkan adanya celah dalam peraturan hukum yang mengatur otoda (termasuk Peraturan Daerah) untuk terjadinya penyimpangan kewenangan. Faktor lainnya dapat pula disebabkan karena lemahnya pengawasan, baik dari pusat (secara vertikal) maupun di tingkat daerah itu sendiri (horisontal) serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (bottom up).

      Reply to this comment
  9. ramadhani

    Nov 10. 2014

    apa kelebihan desentralisasi?

    Reply to this comment
  10. ramadhani

    Nov 10. 2014

    apa kekurangan dari desentralisasi?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 11. 2014

      Kelebihan desentralisasi antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat disesuaikan dengan potensi daerah (sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah), meningkatkan partisipasi atau pemberdayaan masyarakat. Kekurangannya, apabila tidak dikelola secara benar, dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, dapat mengembangkan budaya primordialisme (sifat kedaerahan). Jika tidak dibarengi dengan kesiapan SDM dan peraturan hukum yang memadai, maka berpotensi terjadi penyimpangan kekuasaan.

      Reply to this comment
  11. tafdila

    Nov 10. 2014

    apa makna pemerintahan pusat?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 11. 2014

      Pemerintahan Pusat itu Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden beserta pembantunya yang menjadi Menteri atau Menteri Koordinator di Semua Lembaga atau Kementerian Negara.

      Reply to this comment
  12. arif

    Nov 12. 2014

    Apa dasar dasar plaksanaan otonomi daerah

    Reply to this comment
  13. wury wirawan

    Nov 14. 2014

    bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini

    Reply to this comment
  14. otonomia

    Nov 16. 2014

    Sdh ada pertanyaan yang sama diatas. Eva Aina.

    Reply to this comment
  15. Senita Frida

    Nov 16. 2014

    contoh dari tujuan otonomi daerah apa?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 18. 2014

      Tujuan otonomi daerah salah satunya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Supaya urusan bisa dekat dengan masyarakat, maka urusan itu diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Kabupaten atau Kota. Misalnya: Urusan Kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi kebijakan untuk melayani kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan di daerah kabupaten atau kota sudah ditangani oleh Bupati atau Walikota bersama dengan Kepala Dinas dan Kepala Rumah Sakit.

      Jadi kita tidak perlu lagi menunggu kebijakan Menteri Kesehatan atau Presiden sebagai Pemerintah Pusat. Meski demikian, Pemerintah daerah tetap harus tunduk dan berpedoman pada prinsip atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jelas ya? Kalo belum coba baca artikel Tujuan Otonomi Daerah.

      Reply to this comment
  16. tiara veronica

    Nov 17. 2014

    kapan mulai dilaksanakan otonomi daerah ?? thanks

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 18. 2014

      Sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi sudah ada sejak awaal kemerdekaan Negara kita. Ini bisa dilihat dalam Penjelasan UUD 45 (sebelum amandemen) dan UU Pemerintahan Daerah (Baca: Undang-Undang Otonomi Daerah). Namun hingga tahun 1998 belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Masih sering terjadi tarik ulur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. konsepsi Otonomi Daerah di Indonesia mulai dilaksanakan secara efektif setelah diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. Secara umum, tanggal tersebut menjadi tonggak baru awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

      Reply to this comment
      • otonomia

        Nov 26. 2014

        Pelaksanaan otonomi daerah secara efektif baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 setelah semua perangkat hukum terbentuk.

        Reply to this comment
  17. Evi

    Nov 20. 2014

    Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?
    Thanks ;)

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 23. 2014

      Yang paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terbukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi itu dapat timbul apabila ada ruang atau kesempatan untuk berparisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Mungkin setiap daerah memiliki strategi tersendiri untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena kesadaran partisipasi itu, juga sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya masyarakat setempat dan tingkat kepentingan suatu kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan program pembangunan tertentu. Contohnya, perumusan kebijakan untuk pengembangan pertanian disuatu daerah tentu saja kurang menarik bagi kalangan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta (ini berkaitan dengan tingkat kepentingannya). Meski demikian, kelompok tani atau petani juga akan enggan untuk berpartisipasi jika tidak ada sosialisasi mengenai rencana kegiatan atau upaya untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat kegiatan tersebut kepada petani atau kelompok tani (berkaitan dengan kesadaran).

      Reply to this comment
  18. ayu nurjanah

    Nov 22. 2014

    bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?

    Reply to this comment
  19. ayu nurjanah

    Nov 22. 2014

    makna hubungan struktural dan fungsional? thanks

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 23. 2014

      Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan wewenang yang harus di jalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik, sedangkan hubungan struktural terkait dengan hubungan antara tingkat atau hirarki struktur pemerintahan dari pusat hingga daerah.

      Reply to this comment
  20. ayu nurjanah

    Nov 22. 2014

    prasyarat aparatur pemerintah daerah? thanks :)

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 23. 2014

      Aparatur pemerintah daerah juga sama dengan aparatur negara. Silahkan baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Download disini.

      Reply to this comment
  21. arum

    Nov 22. 2014

    Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah

    Reply to this comment
  22. frida

    Nov 23. 2014

    Dimana pusat pelaksanaan otonomi?
    Terimakasih

    Reply to this comment
  23. frida

    Nov 23. 2014

    Partisipasi masy daerah dalam merumuskn otonomi diwakili oleh?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 24. 2014

      Mungkin diwakili anggota DPR RI yang memegang kekuasaan untuk membentuk UU, termasuk UU tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan pelaksanaan otonomi daerah.

      Reply to this comment
  24. dwi rafiki amsyar

    Nov 23. 2014

    jelaskan secara singkat pelaksanaan otonomi daerah saat ini ?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 24. 2014

      Komentarnya kami approve, siapa tau ada yang bersedia memberikan penjelasan mengenai pertanyaan ini. :)

      Reply to this comment
  25. Arni

    Nov 24. 2014

    landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di indonesia? makasih

    Reply to this comment
  26. Asti

    Nov 24. 2014

    Berikan alasan mengapa otonomi daerah harus ada? Apa konsep otomi daerah?dan bagaimana otonomi daerah di jalankan?
    Terimakasih:)

    Reply to this comment
  27. nora

    Nov 25. 2014

    apa fungsi penyelenggaraan pemerintah ?

    Reply to this comment
  28. Hasan

    Nov 26. 2014

    Apa yg akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah

    Reply to this comment
  29. Wahyu

    Nov 26. 2014

    Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering di salah gunakan?

    Reply to this comment
  30. DITHA DWI A

    Nov 27. 2014

    pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 28. 2014

      Komentarnya kami approve, siapa tau ada yang bersedia memberikan penjelasan mengenai pertanyaan ini. :)

      Reply to this comment
  31. afifah

    Nov 27. 2014

    mengapa saat ini banyak kepala daerah yg tersangkut salam kasus korupsi di daerahnya? apa penyebabnya?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 28. 2014

      Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, termasuk membuat peraturan hukum (peraturan daerah atau peraturan bupati). Selain itu, dialokasikan anggaran (selain dari Pendapatan Asli Daerah) melalui Dana Perimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun salah satu prinsip otoda adalah otonomi yang bertanggung jawab, namun kewenangan yang besar juga berpotensi untuk disalahgunakan sehingga terjadi KKN. Jadi faktor yang menyebabkan korupsi dan penyimpangan dalam otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang besar yang dimiliki oleh pejabat. Selain itu, dapat pula disebabkan adanya celah dalam peraturan hukum yang mengatur otoda (termasuk Peraturan Daerah) untuk terjadinya penyimpangan kewenangan. Faktor lainnya dapat pula disebabkan karena lemahnya pengawasan, baik dari pusat (secara vertikal) maupun di tingkat daerah itu sendiri (horisontal) serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (bottom up).

      Reply to this comment
  32. DIAN

    Nov 28. 2014

    1.jelaskan kedudukan dan peranan pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah dalam kesatuan Ri.
    2.mengapa dari ketiga dasar perundang-undangan tidak d ragukan lagi bahwa pelaksanaan otoda memiliki dasar hukum yang kuat dan apakah kaitan perundang-undangan dengan OTOda
    3.apa penyebabnya timbul kelemahan dari desentralisasi yang berbunyi”keputusan yang di ambil terlalu lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
    4.bagaimana cara pemerintah pusat memberlakukan sistem otoda mulai dari tingkat provinsi sampai desa-desa kecil dan bagaimana hubgungannya dengan desentralisasi.
    5.bagaimana cara masyarakat menyikapi permasalahan dalam otoda
    .
    TOLONG DI JAWAB .PLIS SAYA LAGI BUTUH

    Reply to this comment
  33. adrie febriansyah

    Nov 29. 2014

    Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini..?? Gambarkan secara singkat..

    Reply to this comment
  34. saefudin

    Nov 29. 2014

    Di ats d singgung,tantangan pelaksanaan otoda yaitu dr bidang hukum dan sosial budaya…
    Contohny seperti apa??

    Reply to this comment
  35. mahfudin

    Nov 29. 2014

    jelaskan penerapan otonomi daerah dalam kontejs negara kesatuan republik indonesia

    Reply to this comment
  36. jeffry

    Dec 02. 2014

    Bagaimana otoda di jalankan

    Reply to this comment
  37. fadlun

    Dec 06. 2014

    Apa yang terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah ?

    Reply to this comment
  38. Iva alifalah

    Dec 16. 2014

    4. Apa pengaruh yang di rasakan masyarakat dengan diberlakukannnya otonomi daerah, jelaskan?

    Reply to this comment

Komentar terhadap "Pelaksanaan Otonomi Daerah"