Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

 

Pendahuluan

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain pengertian otonomi daerah sebagaimana disebutkan diatas, kita juga dapat menelisik pengertian otonomi daerah secara harafiah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi  berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri  atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Berdasarkan pengertian otonomi daerah yang disebutkan diatas sesungguhnya kita telah memiliki gambaran yang cukup mengenai otonomi daerah. Namun perlu diketahui bahwa selain pengertian otonomi daerah yang disebutkan diatas, terdapat juga beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan oleh beberapa ahli atau pakar.

 

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

 

Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Sugeng Istianto, adalah:

“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

 

Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah:

“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

 

Pengertian Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh, adalah:

“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”

 

Selain pendapat pakar diatas, ada juga beberapa pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai otonomi daerah, antara lain:

 

Pengertian otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein, adalah:

“Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat”

 

Pengertian otonomi daerah menurut Philip Mahwood, adalah:

“Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”

 

Pengertian otonomi daerah menurut Mariun, adalah:

“Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan meeka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”

 

Pengertian otonomi daerah menurut Vincent Lemius, adalah:

“Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah tedapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

 

Kesimpulan

Dari beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa secara umum definisi yang diberikan oleh para ahli atau pakar mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan satu sama lain. Jika seluruh pengertian tersebut dirangkum, maka akan tampak unsur-unsur sebagai berikut:

 

 Pengertian-Otonomi-Daerah-

 

Pertama : adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.

 

Kedua : kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

 

Ketiga : kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

 

Pengertian otonomi daerah yang digunakan di Indonesia adalah pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui beberapa kali. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia telah diatur segala hal mengenai sistem otonomi daerah di Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) agar lebih aplikatif sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Pengertian otonomi daerah tersebut bisa saja mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia.

    Share This Post !

Advertisement

20 Responses to “Pengertian Otonomi Daerah”

  1. Peluang Usaha

    Jun 23. 2014

    makasi artikelnya….
    dapat wawasan baru setelah membaca artikel tentang pengertian otonomi daerah.
    thanks otonomidaerah.com

    Reply to this comment
  2. Hanny Muflihah

    Sep 18. 2014

    menambah wawasanku

    Reply to this comment
  3. shinta anggreina

    Sep 21. 2014

    Wah kebetulan ada pr tentang otonomi daerah

    Reply to this comment
  4. vionita

    Oct 10. 2014

    thanks atas artikelnya

    Reply to this comment
  5. putri

    Oct 23. 2014

    aku mau nanya deh.
    apa ajah sih urusan kenegaraan yang ngga boleh dilakukan oleh daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini?
    kebetulan aku ada tugas tentang otonomi daerah.
    makasih

    Reply to this comment
    • otonomia

      Oct 24. 2014

      Dalam UU 32 Tahun 2004, ada beberapa urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti urusan Pertahanan, Keamanan, moneter dan fiskal nasional, politik luar negeri, yustisi (atau peradilan), dan agama. Makanya di daerah tidak ada SKPD (Dinas/Badan/Kantor dsb) yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan itu. Contohnya Bidang Agama ditangani oleh instansi vertikal Kementerian Agama. Untuk lebih jelasnya coba buka link ini:
      UU Nomor 32 Tahun 2004
      UU Pemerintahan Daerah Terbaru Tahun 2014

      Reply to this comment
  6. Nur lailla

    Nov 02. 2014

    Terima kasih artikelnya .. kebetulan saya ada tugas tentang otonomi daerah :)

    Reply to this comment
  7. alya

    Nov 03. 2014

    makasih ya atas infonya…… :D

    Reply to this comment
  8. Farel Muharram

    Nov 12. 2014

    Makasih penjelasan nya sangat membantu

    Reply to this comment
  9. Bella Chelsea

    Nov 14. 2014

    Kalau hak-hak otonomi itu ada apa saja ya? saya ada pr tentang hak hak otonomi

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 16. 2014

      Lihat pasal 17 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda: “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
      menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
      kewenangan Daerah”. Download UU-nya disini UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Masih ada hak2 lainnya, yang diatur dalam UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, didalamnya ada hak daerah untuk menerima dana perimbangan.

      Reply to this comment
  10. alinda

    Nov 18. 2014

    apa visi/rencana kerja otoda ?
    Dan apa dasar hukum otoda?

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 18. 2014

      Visi otonomi daerah juga merupakan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Otonomi Daerah itu sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak membuat rencana kerja, mungkin yang anda maksud adalah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Untuk memahami tujuan otonomi daerah kami merekomendasikan anda untuk membaca artikel Tujuan Otonomi Daerah. Untuk dasar hukum otonomi daerah kami sudah publish dibawah kategori atau menu dasar hukum. Kami juga sudah mempublikasikan UU Otonomi Daerah terbaru.

      Reply to this comment
  11. rahma

    Nov 26. 2014

    Ingin tanya nihh! Ap yg dapat di lakukan masyarakat dalam melaksanakan OTODA??

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 27. 2014

      Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Pemda biasanya membuka ruang partisipasi untuk masyarakat, misalnya melalui Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan (desa), Kecamatan hingga Kabupaten.

      Reply to this comment
  12. Indra

    Nov 26. 2014

    numpang tanya boleh ijin untuk menjadikan ini sebagai sumber esai tugas sekolah? jika boleh saya ingin tahu ini penulisnya siapa ya? dan tanggal penulisannya kapan? trimakasih

    Reply to this comment
    • otonomia

      Nov 27. 2014

      Maaf ya gak tercantum referensinya. Artikel ini sudah duluan dipublish sebelum kami membenahi sumber-sumber referensi artikel disini. Ke depan artikel-artikel yang akan di posting akan diupayakan untuk mencantumkan sumber. Jika anda ingin menjadikan artikel ini sebagai sumber bahan atau referensi sebuah karya tulis, cara penulisannya dengan mencantumkan alamat website, judul artikel, dan tanggal diakses. Sehingga karya tulis anda dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tambahan, cantumkan juga UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena pengertian otonomi daerah yang ditulis dalam artikel ini ada yang bersumber dari UU tersebut.

      Reply to this comment

Komentar terhadap "Pengertian Otonomi Daerah"