Pilkada Jabar

Pilkada Jabar

 

Pilkada Jabar yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2013, dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kab. Sumedang. Penyelenggaraan Pilkada Jabar bersama dengan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten/kota tersebut dilaksanakan berdasarkan MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor B56/KPU-011/VIII/2011, tertanggal 23 Agustus 2011. Ruang lingkup kerja sama dalam peneyelenggaraan Pilkada Jabar tersebut, meliputi jenis pendanaan, sumber pendanaan dana dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dasar pelaksanaan Pilkada secara serentak ini adalah dasar hukum Pilkada gabungan adalah Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 tahun 2007.

 

Jumlah total anggaran yang dialokasikan pada pilkada jabar diperkirakan adalah sebesar Rp. 759 Milliar dan diperkirakan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 600 Milliar.

 

Pada tanggal 3 Maret 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menetapkan pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar sebagai pemenang Pilkada Jabar. Suara terbanyak terbanyak diperoleh pasangan Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar dengan suara 6.515.313, dikuntit Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki 5.714.997. Kemudian di tempat ketiga pasangan Dede Yususf Macan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan memperoleh 5.077.522 suara, dan Irianto MS. Syafiudin – Tatang Farhanul Hakim 2.448.358 suara, serta di posisi terakhir Dikdik Maulana Arif Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib yang mendulang 359.233 suara. Suara sah keseluruhan mencapai 20.115.423 dan suara tidak sah mencapai 598.356. Jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 20.713.779.  Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Jabar 2013 jumlahnya mencapai 32,5 juta jiwa.

 

Pelanggaran dalam Pilkada Jabar

Tidak puas dengan hasil Pilkada Jabar yang terindikasi telah dilakukan banyak kecurangan, tim sukses Rieke-Teten kemudian melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menyatakan telah menemukan ribuan pelanggaran yang dilakukan pada tahapan Pilkada Jabar.

 

Menurut tim sukses Rieke-Teten pelanggaran dalam Pilkada Jabar tersebut, telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sejumlah pelanggaran tersebut diantaranya adalah terkait banyaknya masyarakat yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), politik uang terkait dengan bantuan sosial yang diserahkan pada masa kampanye jelang hari pencoblosan, ketidaksamaan hasil penghitungan suara antara timses dengan KPPS, temuan eksodus besar-besaran masyarakat yang tidak berhak memilih masuk ke Kabupaten Cirebon yang kemudian diizinkan untuk memilih dalam Pilkada Jabar.

 

Putusan MK terhadap Gugatan dalam Pilkada Jabar

Putusan MK dalam gugatan terhadap hasil Pilkada Jabar disampaikan pada tanggal 1 April 2013. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan tidak dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi menolak eksepsi pemohon secara keseluruhan.

 

Pilkada-Jabar

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterima oleh Rieke dan Teten. Menurut Rieke dan Teten, mereka menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyatakan bahwa ini bukan persoalan kalah atau menang dan hasil yang legal belum tentu memiliki moral yang benar.

 

Rieke menyatakan bahwa dia dan Teten akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat di Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk masalah keuangan pemerintahan Jawa Barat yang dianggap telah merugikan publik.

 

Demikianlah Pilkada Jabar semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dalam upaya memajukan demokrasi di Indonesia.

    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Pilkada Jabar"

    Tagging Term :