Pilkada Sumut

Pilkada Sumut

 

Pilkada Sumut diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2013. Dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, masyarakat di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memilih Calon Gubernur yang akan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

 

Rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada Sumut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Maret 2013. Hasil perhitungan suara dalam Pilkada Sumut menunjukkan bahwa Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi, yang mempopulerkan dirinya dengan tagline GanTeng memperoleh suara terbanyak.

 

Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi unggul di 16 kabupaten/kota, yang pada umumnya memiliki basis suara terbesar di Provinsi Sumatera Utara, diantarnya adalah di Medan, Deliserdang dan Langkat. Pasangan Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi unggul di sepanjang pesisir timur dari perbatasan Aceh sampai Riau.  Bahkan beberapa kabupaten/kota di pantai barat ternyata juga didominasi juga oleh Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi, diantaranya adalah di Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat dan Mandailingnatal.

 

Posisi kedua perolehan suara terbanyak dalam Pilkada Sumut ditempati pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi yang menguasai sekitar 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah kemenangan pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi, antara lain berada di sebagian besar wilayah pantai barat seperti Dairi, Sibolga, Samosir, Tobasa, Tapanuli Utara dan Humbanghasundutan. pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi juga memperoleh suara yang besar di Siantar, Simalungun dan Karo. Selain itu, pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi juga memperoleh suara yang relatif besar di Kepulauan Nias seperti Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara dan Nias induk.

 

Sementara itu di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, kemenangan terbagi dua kepada pasangan yang lahir di daerah tersebut, yaitu Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman dan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal. Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman di Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan, sedangkan Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman menang di Palas dan Paluta.

 

Anggaran dalam Pilkada Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa hingga bulan Maret 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menghabiskan anggaran sebesar Rp352.952.711.338,- dari pagu anggaran hibah sebesar Rp. 482.580.014.231,- sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 129.627.302.893.

 

Jumlah total anggaran sebesar Rp. 482.580.014.231,- dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan untuk melaksanakan Pilkada Sumut dalam dua putaran. Namun, karena tidak ada putaran kedua dalam Pilkada Sumut, maka anggaran tersebut akan segera dilaporkan kepada Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggaran dalam pelaksanaan Pilkada Sumut harus disampaikan kepada tiga bulan setelah tahapan Pilkada selesai. DPRD Provinsi Sumatera Utara juga dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

 

Gugatan dalam Pilkada Sumut

Pasangan nomor urut satu, Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman dan pasangan nomor urut dua, Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Sumut kepada Mahkamah Konstitusi.

 

Dalam gugatan tersebut, disebutkan adanya sejumlah indikasi pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Sumut. Indikasi pelanggaran tersebut diantaranya adalah adanya kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap yang mengakibatkan banyak warga masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang tidak mendapatkan dan menggunakan hak pilihnya.

 

Pilkada-Sumut

 

Selain itu, Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi juga telah diindikasikan menggunakan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dan diindikasikan menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan dana Bos sebagai sebuah konspirasi money politic dalam rangka pemenangan Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

 

Namun, gugatan terhadap hasil Pilkada Sumut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Penolakan tersebut berdasarkan hasil persidangan yang ternyata tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan dapat dianggap mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon.

 

Demikianlah kondisi Pilkada Sumut semoga dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua.


- contoh otonomi daerah terbaru sumut -
    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Pilkada Sumut"