Undang-Undang Otonomi Daerah

Melalui artikel ini akan disajikan beberapa uraian yang singkat mengenai perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah, beserta daftar yang dapat anda download. Artikel ini kami posting untuk memudahkan pengunjung menemukan paket atau daftar Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Perubahan tersebut memang menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah saat ini masih mencari bentuk yang pas untuk versi Indonesia. Dinamika perubahan Undang-Undang tersebut, perlu dicermati untuk menambah khasanah pengetahuan kita mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

 

Daftar Download Undang-Undang Otonomi Daerah

Berikut ini kami sajikan daftar Undang-Undang Otonomi Daerah di tahun-tahun terjadinya penggantian dan atau perubahan. Kami akan coba berikan sedikit penjelasan bersama dengan link download sebagai bahan referensi dalam mengembangkan kajian mengenai otonomi daerah di Indonesia.

 

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Otonomi Daerah pertama kali dibentuk pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dibentuk sebagai pelaksanaan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen kedua.

Selain itu, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan beberapa alasan pembentukannya, antara lain:

Pertama: bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah

Kedua: bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah

Ketiga: bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, maka secara resmi pula Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Untuk mengunduh Undang-Undang Otonomi Daerah yang disebutkan diatas, silahkan ikuti link berikut ini:

 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sebelum Tahun 1974

Sebelum tahun 1974, Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

  • UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
  • UU Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
  • UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • UU Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (UU Nomor 1 tahun 1957)
  • UU Nomor 73 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • UU Nomor 6 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (UU Nomor 1 tahun 1957) sebagai Undang-Undang
  • UU Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
  • UU Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Untuk mengunduh Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sebelum tahun 1974 yang disebutkan diatas, silahkan ikuti link berikut ini:

 

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah diberlakukan sejak tahun 1999 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Ada begitu banyak hal terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga daerah dan hubungan antara pusat dan daerah yang perlu disusun kembali, karena dianggap sudah tidak efisien dan efektif. Sehingga pada tahun 2004 Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pertimbangan untuk mengganti Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan alasan untuk membentuk Undang-Undnag Otonomi Daerah yang baru tersebut dapat dilihat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan beberapa alasan pembentukannya, antara lain:

Pertama: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedua: bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Pada saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, maka secara resmi pula Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Untuk mengunduh Undang-Undang Otonomi Daerah yang disebutkan diatas, silahkan ikuti link berikut ini:

Download UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2005

Pada tanggal 27 April Tahun 2005, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) untuk mengisi kekosongan atau celah hukum yang masih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kekosongan pengaturan tersebut, antara lain:

Pertama: belum ada pengaturan hukum untuk mengantisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, perlu dilakukan pengaturan tentang penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Kedua: belum ada pengaturan hukum yang menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personil, dan keadaan wilayah pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibentuklah PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, Presiden dapat membentuk PERPU tanpa perlu menunggu persetujuan dari DPR. Namun pembentukan PERPU hanya dapat dilaksanakan apabila ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun, setelah PERPU disahkan, maka Presiden harus mengajukan kembali PERPU tersebut kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Untuk lebih jelasnya silahkan anda baca artikel yang diposting di www.StatusHukum.com berjudul PERPU dan Pengertiannya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diajukan kembali dalam bentuk Rancangan Undang-Undang dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan pada tanggal 19 Oktober Tahun 2005.

Untuk mengunduh Undang-Undang Otonomi Daerah yang disebutkan diatas, silahkan ikuti link berikut ini:

 

Undang-Undang-Otonomi-Daerah

 

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2008

Pada tanggal 28 April 2008 disahkan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dilakukan karena beberapa pertimbangan seperti yang tercantuk dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Pertama: bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedua: bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan

Ketiga: bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan

Keempat: bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya

Kelima: bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya

Keenam: bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Untuk mengunduh Undang-Undang Otonomi Daerah yang disebutkan diatas, silahkan ikuti link berikut ini:

Download UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 

Penutup

Demikianlah perjalanan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah dari waktu ke waktu. Akhir kata semoga uraian kami mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.


- undang-undang otonomi daerah - - mengapa uu no 22 tahun 1999 diganti - - undang undangotonomidaerah -
    Share This Post !

Advertisement

No comments.

Komentar terhadap "Undang-Undang Otonomi Daerah"