Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah hingga saat ini masih kerap diperdebatkan. Hal itu terutama sekali disebabkan perubahan-perubahan aturan dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Faktanya, memang benar, kurang lebih 20 tahun sejak otonomi daerah diselenggarakan di Indonesia, tercatat telah terjadi beberapa kali perubahan aturan hukum. Perubahan tersebut terasa cukup siginifikan bila dibandingkan dengan konsep pelaksanaan otonomi daerah ketika pertama kali digulirkan di Indonesia.

Pengertian Umum

Pengertian otonomi daerah, secara umum dapat dijelaskan dalam beberapa aspek, antara lain: pengertian otonomi daerah menurut terminologi, secara etimologi dan secara harfiah. Pengertian secara terminologi adalah definisi yang diberikan berdasarkan peristilahan dan penggunaannya, sedangkan etimologi adalah pengertian atau definisi yang diberikan berdasarkan asal-usul suatu kata. Selanjutnya, pengertian secara harfiah adalah definisi yang diberikan berdasarkan makna yang sebenarnya atau biasa disebut dengan makna leksikal.

Pengertian Otonomi Daerah Secara Terminologi

Secara terminologi, otonomi daerah terdiri dari 2 kata yakni, otonomi dan daerah. Istilah otonomi dapat diartikan sebagai mandiri atau berdaulat atau independen atau tidak terikat dan tidak memiliki ketergantungan kepada pihak lain. Sedangkan istilah daerah, dapat dimaknai sebagai wilayah dengan ciri atau batas tertentu. Dengan demikian, secara terminologi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai daerah yang mandiri.

Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Istilah otonomi merupakan gabungan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata autos dan namos. Istilah Autos dalam bahasa Yunani berarti sendiri atau dengan sendirinya sedangkan istilah namos dalam bahasa Yunani berarti aturan atau undang-undang.

Dengan demikian, secara etimologi, istilah otonomi dapat diartikan sebagai “mengatur sendiri” atau dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri  atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah wilayah dalam batas tertentu. Sehingga otonomi daerah secara etimologi dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengertian Otonomi Daerah Secara Harfiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan istilah daerah memiliki beberapa arti, salah satunya adalah lingkungan pemerintah atau wilayah. Dengan demikian, otonomi daerah secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu wilayah daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yakni kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.

Pengertian Otonomi Daerah
Peta Indonesia | Image Credit: National Hog Farmer

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Otonomi daerah merupakan salah satu issu yang menarik minat banyak pakar. Salah satu penyebabnya adalah diskursus otonomi daerah merupakan diskursus yang melintas di beberapa bidang ilmu sosial, diantaranya politik dan hukum. Berikut ini beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Sugeng Istianto

Menurut F. Sugeng Istianto otonomi daerah adalah: “Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin

Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah: “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

Pengertian Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh

Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah adalah: “Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”

Selain pendapat pakar diatas, ada juga beberapa pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai otonomi daerah, antara lain:

Pengertian Otonomi Daerah menurut Benyamin Hoesein

Menurut Benyamin Hoesein, otonomi daerah adalah: “Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat”

Pengertian otonomi daerah menurut Philip Mahwood

Menurut Philip Mahwood, otonomi daerah adalah: “Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”

Pengertian otonomi daerah menurut Mariun

Menurut Mariun, otonomi daerah adalah: “Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”

Pengertian otonomi daerah menurut Vincent Lemius

Menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah: “Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah tedapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah

Sesungguhnya definisi atau pengertian otonomi daerah tersebut, selalu secara jelas dan tegas dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian otonomi daerah selalu dicantumkan pada bagian pertama, yakni bagian ketentuan umum. Ini berarti bahwa konsepsi otonomi daerah menjadi salah satu unsur penting yang mewarnai materi muatan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Konsepsi otonomi daerah dan pemerintahan daerah memang memiliki keterkaitan yang erat dan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dapat dikatakan, bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan penjabaran atas konsepsi otonomi daerah yang berlaku atau diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsepsi otonomi daerah yang di implementasikan di Indonesia, dapat dipahami dengan melihat materi pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 6. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Dari beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa secara umum definisi yang diberikan oleh para ahli atau pakar mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan satu sama lain. Jika seluruh pengertian tersebut dirangkum, maka akan tampak unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.

Kedua : kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

Ketiga : kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pengertian otonomi daerah yang digunakan di Indonesia adalah pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui beberapa kali. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia telah diatur segala hal mengenai sistem otonomi daerah di Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) agar lebih aplikatif sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Pengertian otonomi daerah tersebut bisa saja mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia.

Leave a Reply

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.